Azis Syamsuddin

RPP dengan UU Ciptaker Harus Selaras, Azis Syamsuddin: Evaluasi dan Koordinasi Kunci Utama

JAKARTA – DPR RI terus mendorong seluruh kementerian dan lembaga agar segera mengevaluasi substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan UU Cipta Kerja. Ini selaras dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

Selain evaluasi, pentingnya koordinasi untuk menyesuaikan antara satu RPP dengan RPP lainnya merupakan satu keharusan. Agar tidak terjadi tidak tumpang tindih dan tercipta kesinambungan yang baik.

“Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, adalah menyatukan berbagai peraturan perundangan yang ada. Semangat ini yang dikedepankan. Maka pentingnya evaluasi dan koordinasi sebagai kunci utama,” terangnya, Jumat (8/1/2021).

Penegasan Azis Syamsuddin ini, menyusul pemberitaan terkait hasil penyisiran dan pemantauan Tim Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja terdapat ketidaksinkronan antara isi rancangan peraturan turunan dengan substansi di UU Cipta Kerja, serta ketidakselarasan antar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta Kementerian/lembaga agar berkomitmen dalam setiap RPP yang dihasilkan bertujuan untuk menyederhanakan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.

“Tidak membuat rumit bagi pengusaha, serta mendorong Pemerintah agar segera menyelesaikan seluruh kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai aturan. Pesan ini pun berulangkali disampaikan Presiden Joko Widodo,” papar Azis.

Selain investasi, posisi UMKM juga lebih kuat. UU Cipta Kerja memberikan pendampingan dan perlindungan kepada pelaku UMKM. “Pelaku usaha atau UMKM akan sangat terbantu dan terlindungi jika ada pendampingan hukum bagi pelaku usaha, serta perizinan yang mudah. UU Cipta Kerja memberikan perlindungan dan akses usaha yang nyata,” terang Azis.

Dengan adaperlindungan hukum, keberadaan UU Cipta Kerja bukan hanya memiliki keberpihakan terhadap konglomerat saja akan tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap ekonomi wong cilik atau UMKM. “Dengan demikian aspek keadilan sosial ada dalam nafas dan semangat UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah tersebut,” tuturnya. (ijs/ful)

Baca Juga  Azis Syamsuddin Minta Investigasi Pembakaran Hutan Papua Diperdalam

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama