Azis Syamsuddin

Bentuk Kecurangan Pilkada Nodai Demokrasi

Azis Syamsuddin

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Samsuddin mendukung rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 43 tempat pemungutan suara (TPS). Ini setelah ditemukan adanya kecurangan. Termasuk melanjutkan pelanggaran tersebut ke ranah pidana.

TPS yang berpotensi PSU, antara lain terdapat di Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur, Labuhan Batu Utara, Tolitoli, Makassar, dan Nabire.

Ditegaskan Azis Syamsuddin, jika data dan temuan Bawaslu menunjukan kebenaran maka PSU salah satu langkah yang dibenarkan dalam UU Pilkada. Termasuk rekomendasi dilanjutkannya kasus-kasus tersebut ke ranah pidana.

Baca Juga  Azis Syamsuddin Kembali Tegaskan Papua adalah Bagian dari NKRI

Hal ini dijelaskan pada Pasal 112 UU Pilkada. Isinya mengatur penyebab dilakukannya PSU. Di antaranya terdapat pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan dengan tata cara yang sudah ditetapkan.

“Sejak awal, kita sepakat ciptakan Pilkada Serentak, dengan jujur dan berani mempertanggungjawabkan,” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Jumat (11/12/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, UU Pilkada secara jelas menyebutkan bahwa PSU, pemilihan lanjutan, maupun penundaan pemilihan dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang disepakati.

Baca Juga  DPR Mendorong Kemensos Lakukan Evaluasi Berkala dan Validasi Data Penerima Bansos

Ketentuan tersebut juga berlaku jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.

Azis juga mengapresiasi Bawaslu yang secara jeli melihat kondisi yang ada. Khususnya temuan di lapangan. “Dengan adanya temuan itu, berarti fungsi pengawasan langsung terhadap TPS di seluruh Indonesia berjalan,” terang Azis.

Ia pun menilai laporan melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020 yang bersifat real time cukup efektif. Terutama dalam menampung laporan maupun pengaduan dari masyarakat.

Baca Juga  Ada Pertimbangan Terkait Pembubaran FPI, Azis Syamsuddin: Bagi yang Tidak Puas Berhak Menggugat

“Dengan total laporan sebanyak 175.593 kasus pada Siswalu, ini menandakan pemilih cukup pandai dalam memanfaatkan layanan dan yang terpenting berani menyampaikan melaporkan,” tegasnya.

Di luar konteks temuan Bawaslu, Azis juga mememberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Papua yang telah bekerja keras meralisasikan logistik ke 52 TPS di Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo, Papua.

“Dalam situasi seperti ini, sangat kita pahami bahwa banyak hal yang harus diterobos. Kendala harus disikapi dengan solusi. Ini sebagai upaya menjalankan amanah konstitusi,” jelasnya.

Soal pengamanan Pilkada Sernentak, Azis juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan dan pihak penyelenggara pemilu yang telah berjuang dengan gigih menegakan hak konstitusi.

Baca Juga  Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan, DPR Minta Izin Umrah Dibuka Khusus Jemaah Bebas Covid-19

“Jika ketulusan itu dibangun demi tegaknya demokrasi, maka keluhuran demokrasi, Insya Allah melahirkan pemimpin amanah,” pungkas Azis Syamsuddin. (scio/ful)

Baca Juga  DPR Dukung Keputusan Kemenlu, Azis Syamsuddin: Penutupan Pintu Masuk Sangat Rasional

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama