Azis Syamsuddin

Penurunan Angka Kemiskinan di Tingkat Desa Mendapat Apresiasi DPR

JAKARTA – Dana Desa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di desa pada awal pandemi sebesar 0,03 persen antara Maret 2019-2020. Atas kondisi ini, DPR meminta reformasi penyaluran Dana Desa dilanjutkan hingga 2021. Termasuk perbaikan data serta proses penyaluran yang lebih cepat dan akurat.

DPR juga mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan keberhasilan memasukkan 5,31 juta keluarga miskin melalui Program Desa Tanggap COVID-19 dan BLT Dana Desa.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syasmuddin, cara yang dilakukan cukup sukses dalam menjaga gerak pandemi COVID-19. “Bila perlu cakupan programnya lebih variatif dan diperlebar. Agar tujuannya ekonomi desa mandiri segera terwujud,” jelasnya, Kamis (31/12/2020).

Hingga November 2020 sebanyak 1,4 juta ekonomi warga desa terjaga, tidak jatuh ke jurang kemiskinan. “Seperti saya sampaikan, bahwa DPR mendukung BLT Dana Desa dan program lainnya tetap dilanjutkan pada 2021, agar masyarakat tidak waswas kehilangan mata pencariannya,” imbuhnya.

Menurut Azis, dengan angka 92 persen bantuan yang diterima oleh keluarga petani kecil, nelayan kecil, buruh tani dan buruh nelayan termasuk 2,5 juta di antaranya adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA) merupakan sumbangsih besar memperkuat ekonomi desa.

Di sisil lain, muncul peningkatan efektivitas BLT Dana Desa yang diikuti efisiensi biaya karena pendataan 8 juta keluarga dilakukan secara sukarela oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 benar-benar menjadi terobosan di tengah situasi sulit. “DPR berharap, pendataan mikro pada level Rukun Tetangga dan keluarga dilanjutkan pada 2021,” imbuhnya.

Untuk diketahui Kemendes PDTT mencatat penyaluran Dana Desa pada 2020 telah mencapai 99,95 persen dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp71,1 triliun.

Penyerapan terbesar terjadi pada tahun 2020 sejak tahun 2015.
Pencapaian itu terwujud berkat upaya reformasi pada Januari 2020 untuk menyalurkan Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Baca Juga  DPR Mendorong Kemensos Lakukan Evaluasi Berkala dan Validasi Data Penerima Bansos

Kemudian, persentase tahapan penyaluran juga dibalik agar lebih cepat digunakan. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya dua tahap, yaitu 60 persen berbanding 40 persen.

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama