Azis Syamsuddin

Pendekatan Militeristik Harus Diakhiri di Papua

Azis Syamsuddin

JAKARTA –  Peristiwa penembakan yang menewaskan aparat Polri dan TNI di Papua, hingga pengungkapan kasus penjualan sejata organik ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh oknum Brimob sejak tahun 2017 memantik reaksi DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap kasus penjualan senjata segera diungkap hingga ke akar-akarnya. Pihak Kepolisian dan TNI memiliki otoritas dan kemampuan untuk meredam praktik ini.

”Apresiasi atas langkah yang dilakukan dalam mengungkap penjualan senjata ini. Meski demikian DPR ingin meminta langsung penjelasan Panglima TNI dan Kapolri terkait situasi, kondisi dan perkembangan Papua hingga saat ini,” terang Azis Syamsuddin.

Penjelasan Panglima TNI dibutuhkan sebagai upaya mencari solusi dan meredam aktivitas kontak tembak dengan KKB yang intens dewasa ini.

”Ada satu titik tekan yang bisa disimpulkan dalam pertemuan nanti. Bagaimana mengedepankan dialogis, dibandingkan pendekatan militeristik atas rentetan peristiwa yang telah terjadi,” jelas Azis.

Jika dicermati, dari proses penjualan senjata dari oknum aparat ke KKB itu, ada mata rantai yang mesti digali. ”Ini masalah serius. Kita harus segera menghentikan ini. Sudah berapa banyak orang tidak berdosa mati sia-sia karena senjata kita sendiri,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Dan yang tak terpikirkan, bagaimana kekerasan di Papua itu secara psikologis melahirkan anak-anak yang dipengaruhi oleh kekerasan. ”Ini akan menjadi akar masalah turun-temurun jika tidak diselesaikan secara tuntas,” timpalnya.

Menurut Azis, pendekatan dialogis dan menyelesaikan secara jernih sangat memungkinkan. Karena pendekatan militeristik akan  cendrung memperkeruh kondisi dan tidak menyelesaikan masalah.

”DPR menginginkan adanya langkah dan solusi kongkret. Karena sejak ribut-ribut gerakan sparatis pada tahun 1963 hingga saat ini belum ditemukan langkah menyeluruh,” ungkapnya.

Baca Juga  Pendekatan Berbasis Toleran Mampu Menangkal Radikalisme

Meskipun, pemerintah sendiri cukup agresif dalam mengedepankan dialog dalam meredam gejolak yang ada. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan Papua.

Ini dibuktikan dengan menandatangani UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021. Salah satunya adalah alokasi Dana Otonomi Khusus (otsus) ke Papua.

Alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,8 triliun. Papua mendapatkan Rp5,4 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,3 triliun.

Sementara Papua juga mendapatkan data tambahan infrastruktur sebesar Rp4,3 triliun. Dibagi ke Papua sebesar Rp2,6 triliun dan Papua Barat Rp1,7 triliun.

Papua menjadi perhatian lebih. Selain mendapat sokongan perhatian dari Pemerintah, DPR juga berharap adanya pendekatan intens dalam sisi advokasi. ”Ini  tidak terlepas dari peran organisasi sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang harus terus berjalan,” harapnya.

Apalagi, lanjut Azis, selama ini fungsi advokasi dari organisasi sipil dan LSM mayoritas terpusat kepada hubungan vertikal antara pemerintah Indonesia dan masyarakat asli Papua. (*)

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama