Azis Syamsuddin

DPR Suport Relaksasi Usaha Mikro Berlanjut Hingga 2021

Azis Syamsuddin

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengambil keputusan dengan memperpanjang program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2021. Ini dibarengangi dengan sejumlah kebijakan dalam upaya mengurangi beban ekonomi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung diperpanjangnya kebijakan relaksasi kepada usaha mikro sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan pelaku UMKM. Ini bagian dari penguatan iklim ekonomi di tengah situasi dunia yang tengah lesu.

Penetapan plafon KUR pada 2021 sebesar Rp253 triliun atau meningkat dibandingkan plafon yang telah disepakati sebelumnya Rp220 triliun merupakan kebijakan yang tepat seiring dengan tingginya permintaan dari pelaku UMKM.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan di 2021. Bahkan skema KUR Super Mikro dengan plafon Rp10 juta per penerima yang ditujukan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha berskala mikro.

“DPR apresiasi atas kebijakan ini. DPR juga terus mendorong Pemerintah memastikan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM tersebut cepat terealisasi, tepat sasaran, dan tepat guna,” jelas Azis Syamsuddin, dalam keterangan resminya, Kamis (31/12/2020).

Pangsa KUR untuk sektor produksi pada 2020 telah mencapai 57,3 persen atau meningkat dibandingkan 2019 sebesar 52 persen cukup relevan di tengah kondisi yang ada. “Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan penyaluran KUR ke sektor UMKM sebagai penggerak bangkitnya ekonomi di masa pandemi,” katanya.

Pada poin selanjutnya, Azis berharap strategi penyaluran dan pendataan ulang UMKM pada 2021 harus diperkuat. Agar seluruh pelaku UMKM terdampak pandemi mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

“Jangan lupa, kebijakan terkait relaksasi ini harus disosialisasikan secara masif. Agar pelaku UMKM benar-benar memahami sejumlah manfaat dari kebijakan yang diterapkan,” jelas Azis.

Baca Juga  Apresiasi Langkah Kemenlu, 79 Kontainer Limbah B3 Dikembalikan ke Empat Negara

Setelah kebijakan ini berlaku, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, pelaku UMKM dapat segera melengkapi data-data yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan tersebut. “Disiplin administrasi, disiplin pada ketentuan, manfaatnya mempermudah relaksasi itu sendiri,” ujar Azis.

DPR, lanjutnya, juga mendorong Pemerintah mendukung pemulihan UMKM, salah satunya penguatan UMKM melalui digitalisasi dan inovasi, mengingat UMKM menjadi salah satu sektor yang berpengaruh dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mengimbau pelaku UMKM agar menggunakan relaksasi dari Pemerintah tersebut untuk menggerakkan usahanya, dan tidak digunakan untuk kepentingan tertentu,” terang Azis Syamsuddin. (ijs/ful)

 

 

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama