Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin Dorong Penguatan Sektor Ekonomi untuk Korban HAM

Azis Syamsuddin

JAKARTA – Pemulihan terhadap para korban pelanggaran HAM bukan wacana baru. Bahkan Pemerintah menjadikan ini sebagai prioritas seperti dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025.

Bagi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, komitmen pemulihan HAM tidak hanya berkaitan dengan hak sipil. Tapi mengedepankan sisi politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

“Perlindungan harus berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (12/12/2020).

Dalam pemulihan korban HAM, lanjut Azis, Pemerintah tentu tidak sendiri. Komitmen yang ada harus dibangun, bersama komunitas dan kelompok-kelompok yang intens terhadap HAM.

“Ini tantangan. Bagaimana memulihkan psikologis korban sambil mendorong partisipasi dan solidaritas masyarakat,” jelas Azis Syamsuddin.

Azis Syamsuddin

Data yang dirilis LPSK, terdapat 3.867 orang yang ditetapkan Komnas HAM. “Ini pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama,” imbuh Azis.

Korban-korban pelanggaran HAM seperti peristiwa tahun 1965/1966, peristiwa 1997/1998, Tanjung Priok, Talangsari, dan Aceh adalah gambaran nyata. Betapa beratnya beban itu disandang.

“Dengan adanya gerakan untuk korban berupa bantuan medis serta rehabilitasi psikologis dan psikososial secara intens, tentu ini berdampak baik terhadap keberaan mereka di tengah masyarakat,” jelasnya.

Lalu apa bantuan yang realistis bagi korban HAM? Bagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, bantuan rehabilitasi psikososial bisa berupa modal usaha untuk membangun sisi ekonomi.

“Ini bentuk kongkrit. Dengan begitu peluang usaha tercipta, harapan melibatkan orang SDM potensial dalam usaha. Ini akan mengurangi angka pengangguran,” jelas Azis.

Dalam pemenuhan rehabilitasi psikososial, lanjut Azis, Pemerintah mapun lembaga lainnya seperti LPSK dapat berkolaborasi dengan Kementerian Sosial bahkan BUMN.

“Saya lihat langkahnya sudah dilakukan. Tinggal penguatan saja. Pemerintah punya daya dukung terhadap objek (korban HAM). Silahkan saja libatkan sektor ekonomi baik koperasi sampai Kementerian,” ungkapnya.

Baca Juga  Relaksasi Usaha Mikro Berlanjut Hingga 2021, Azis Syamsuddin: Dorong Pemulihan UMKM dengan Digitalisasi

Penegasan Azis Syamsuddin ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo behwa Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan HAM masa lalu. Terutama dalam hal kebijakan.

“Apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah selama ini. Harapannya penguatan terus dilakukan dalam program rehabilitasi korban pelanggaran HAM,” jelasnya. (scio/ful)

Azis Syamsuddin

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama