Azis Syamsuddin

118 PNS Terlilit Tindak Pidana Korupsi, DPR Kirim Surat ke BKN

Azis Syamsuddin

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memaparkan sebanyak 118 Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih belum juga diberhentikan setelah divonis bersalah terlibat korupsi berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, DPR perlu:

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegasakan DPR telah menyampaikan atensi yang berisi dukungan kepada BKN untuk mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar segera melaksanakan pemberhentian terhadap sejumlah PNS tersebut.

“Surat sudah kami kirimkan ke BKN. Data yang kami terima hingga kini 118 PNS yang telah terbukti bersalah masih menerima pembayaran gaji yang tentunya merugikan keuangan negara,” ungkap Azis, Rabu (30/12/2020).

Atas kondisi yang ada, DPR mendorong BKN untuk aktif mengingatkan PPK bila terdapat PNS yang terlibat kasus pelanggaran agar dapat segera ditindak dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DPR juga mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkomitmen mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Jika aturan ini diterapkan dengan tegak lurus, harapannya tidak terjadi lagi kasus korupsi yang dilakukan PNS di masa mendatang,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ditambahkan Azis, DPR tak akan bosan untuk mengingatkan seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga, dan kepemerintahan daerah untuk meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawainya terhadap penggunaan anggaran guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang terhadap anggaran.

“Kami mengimbau kepada PNS agar bekerja secara profesional, jujur, dan mengutamakan pelayanan kepada negara maupun masyarakat dalam bekerja, sehingga dapat turut menciptakan birokrasi negara yang berintegritas,” pungkas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya. (ijs/ful)

Baca Juga  Azis Syamsuddin Dorong Penguatan Sektor Ekonomi untuk Korban HAM

Berita Lainnya

TRENDING BERITA

Berita Utama